Jakarta, terbetik.com-Kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus 2 juta kasus sepanjang terjadinya pandemi di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat hingga pukul 12:00 WIB hari ini, Selasa (22/06) kasus Covid-19 bertambah 13.668 orang. Dengan begitu total kasus corona di Tanah Air mencapai 2,018 juta orang, dengan kasus aktif yang terus bertambah. Saat ini jumlah kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan mencapai 152.686 orang, bertambah 4.958 dari angka kemarin.
Namun, mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Rabu (23/6), justru mengkritik langkah atau kebijakan pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia yang belum menunjukan penurunan.
Fahri menilai kalau kebijakan yang diterapkan pemerintah selama ini, kerap kali membingungkan. “Orang pusat ini yang paling berat bikin bingungnya itu loh. Coba agak tertib sedikit omongan dan kebijakannya,” ujar Fahri.
Karena itu, Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia ini mengaku tidak heran bila kemudian terdapat masyarakat yang tak patuh dengan kebijakan dari pemerintah terkait Covid-19 ini. “Rakyat pasti mau ikut kalau jelas. Kalau nggak jelas ya orang demo,” kata Fahri seraya berharap agar pemerintah bisa lebih menitikberatkan fokus utamananya saat ini untuk penganan Covid-19.
Kesempatan terpisah, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI, Guspardi Gaus mengatakan, sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan karantina wilayah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menurut Guspardi, laju kasus Covid-19 belakangan ini kian mengkhawatirkan. Sayangnya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah baru berupa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) berskala Mikro, yang justru tak efektif menangkal laju Covid-19.
“Saat ini kebijakan pemerintah baru menerapkan PPKM. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah,” kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN itu.
Guspardi menerangkan, kajian yang dimaksud adalah melakukan pemetaan dan menentukan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah sesuai zona, disamping perlunya kesiapan infrastruktur penunjang di daerah tersebut. Tetapi, pemerintah pusat selalu pecah fokus dalam menangani pandemi karena lebih mengedepankan pemulihan ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Padahal jika angka kasus berangsur melandai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya. Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus,” ujar Guspardi.
Di samping itu, Guspardi menegaskan, pemerintah mesti mempercepat dan meningkatkan jangkauan pemberian vaksin untuk masyarakat secara luas. Hingga Selasa (22/6), vaksinasi tahap pertama baru mencapai 23.789.884 jiwa dan vaksin tahap kedua 12.604.134 jiwa. Angka ini masih jauh dari target 60-70 persen penduduk yang sudah divaksin untuk menciptakan herd immunity atau kekebalan komunal. “Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan, karena dampaknya akan berbahaya. Akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam,” tegasnya.
Sebelumnya, Epidemiologi dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung pemerintah menerapkan karantina wilayah. Bahkan ia menyarankan pemerintah memperhatikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, khususnya di daerah yang belum optimal infrastruktur kesehatannya.
Seperti keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dengan mengikuti standar WHO yakni 60 persen terisi. Sebab menurut dia, bicara faskes tidak melulu Covid-19, tapi ada masalah dan potensi persoalan kesehatan lainnya yang perlu dipikirkan, demikian Dicky Budiman. (ist)
