Padang Panjang, terbetik.com-Wakil Gubernur Sumbar meminta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di daerah itu untuk menambah jumlah tempat tidur bagi pasien COVID-19 agar persentase tingkat keterisian atau BOR bisa menurun.
“Salah satu indikator sebuah daerah terkena kebijakan PPKM darurat adalah persentase BOR yang tinggi, karena itu kita minta RSUD untuk menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19 agar BOR-nya kembali turun,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat meninjau kesiapan RSUD Padang Panjang dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Rabu (14/7).
Wagub mengatakan untuk RSUD di Padang Panjang BOR-nya sudah di atas 90 persen. Hal itu disebabkan Padang Panjang merupakan daerah perlintasan sehingga pasien yang masuk banyak yang berasal dari luar daerah.
Tapi, dengan kebijakan penambahan tempat tidur bagi pasien COVID-19 diharapkan BOR di Padang Panjang turun sehingga bisa lepas dari penerapan PPKM darurat pada 20 Juli 2021.
Selain tingkat keterisian tempat tidur di RSUD, Wakil Gubernur Sumbar Audy juga meninjau kesiapan ketersediaan oksigen di masing-masing Rumah Sakit.
Disebutkannya, saat ini untuk pengiriman oksigen liquid dari Jawa sudah mulai dibatasi karena itu pasokan oksigen untuk Sumbar akan bergantung ke Riau.
“Di sini ada enam supplier oksigen namun untuk langkah antisipasi kita juga akan berkoordinasi dengan pemasok di Riau,” kata Audy.
Sementara itu, Walikta Padang Panjang Fadly Amran mengatakan pihaknya akan menerapkan semaksimal mungkin asesmen yang diberikan oleh Pemprov Sumbar agar daerah itu bisa lepas dari PPKM darurat.
“BOR tadi sudah ada solusi. Kita juga akan tingkatkan capaian vaksinasi agar Padang Panjang bisa secepatnya lepas dari PPKM darurat,” katanya.
Dalam kesempatan itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy didampingi Wali Kota Padang Panjang juga menyempatkan diri melihat proses vaksinasi di kantor Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat dan proses vaksinasi di Kejaksaan Negeri Padang Panjang.
Ikut hadir dalam kegiatan itu Dandim Padang Panjang, dan Kapolres Padang Panjang serta OPD terkait lainnya di lingkup Pemko Padang Panjang. (ist)
