Padang Panjang, terbetik.com-Walikota Padang Panjang H. Fadly Amran Dt. Paduko Malano berharap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Padang Panjang hingga 20 Juli mendatang, tidak sampai diperpanjang. Sebab, jika sampai diperpanjang, tentunya dampak yang dialami masyarakat maupun pemerintah kota akan bertambah berat dan sulit.
“Jangan sampai diperpanjang (PPKM Darurat-red). Karenanya, saya minta seluruh elemen agar mematuhi kebijakan dan prokes selama PPKM Darurat ini,” kata walikota saat rapat evaluasi bersama jajaran Forkopimda, kepala OPD beserta camat dan lurah di Pendopo Rumah Dinas Walikota, Rabu (14/07).
Walikota menyebut, hasil evaluasi di lapangan, pelaksanaan PPKM sejak 12 Juli lalu berjalan kondusif. Masyarakat dinilai patuh terhadap aturan yang telah dibuat. “Hanya ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan terkait PPKM Darurat ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadly meminta kepada kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) agar memaksimalkan upaya-upaya seperti tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) dan testing (pengujian) dalam mendeteksi sebaran kasus Covid-19 di Kota Padang Panjang.
“Ini harus terus dimaksimalkan secara sungguh-sungguh guna mencegah semakin meluasnya dan mendapatkan pemetaan kasus-kasus positif Covid-19 di Kota Padang Panjang. Saya minta tracking, tracing dan testing ini agar betul-betul bisa dimaksimalkan dengan melibatkan berbagai unsur terkait,” pintanya.
Fadly juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk memberikan edukasi tentang pelaksanaan PPKM Darurat serta ikut dalam memaksimalkan upaya tracking, tracing dan testing.
“Jangan sampai dua minggu ini sia-sia. Saya tidak ingin PPKM Darurat ini diperpanjang di Kota Padang Panjang. Kasihan masyarakat. Untuk itu, saya minta kepada satgas mulai dari camat dan lurah serta unsur terkait lainnya agar betul-betul memaksimalkan segala upaya selama dua minggu ini,” tegasnya.
Fadly juga meminta kepada masyarakat agar berperan aktif untuk mematuhi segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan dalam masa PPKM Darurat ini, serta menerapkan segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditetapkan saat beraktivitas. Covid-19 ini tidak akan selesai kalau kita masih lengah dan belum paham.
“Peraturan ini untuk mengedukasi kita semua. Untuk itu jangan sampai lengah. Mari bersama-sama kita hadapi ini dan semoga secepatnya kita semua bisa kembali beraktivitas seperti biasa,” ujarnya.
Wako Fadly mengapresiasi semua unsur dan masyarakat yang telah berperan aktif untuk mensukseskan program vaksinasi Covid-19. Ia meminta agar program vaksinasi tersebut terus dikebut.
“Kita lihat keinginan dan minat masyarakat Kota Padang Panjang untuk divaksin sangat tinggi. Capain vaksinasi kita sudah tertinggi di Sumbar dan jangan sampai lengah. Kita kota kecil, kalau bisa capaian kita harus 80 %. Kalau bisa dalam waktu dekat, kita yang pertama menghabiskan vaksin ini. Untuk itu, saya minta program vaksinasi ini agar terus dikebut,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Dandim 0307/TD, Letkol. Inf. Wisyudha Utama. Ia juga meminta kepada semua unsur, mulai dari satgas beserta camat dan lurah untuk memaksimalkan dalam hal testing, tracking dan tracing. Dengan banyaknya testing, otomatis juga akan banyak konfirmasi kasus positif. Sehingga bisa memetakan mana-mana saja wilayah yang paling tinggi tingkat pemaparannya.
“Jadi sama-sama kita laksanakan kegiatan PPKM Darurat ini sampai tanggal 20 ini. Tapi jangan sampai apa yang kita perbuat sia-sia. Jangan sampai kita sudah capek-capek, tapi hasilnya tidak ada perubahan. Malah menteri keuangan mengatakan PPKM ini bisa diperpanjang selama enam minggu, kan kasihan masyarakat kita. Untuk itu mari kita maksimalkan waktu yang dua minggu ini,” ajaknya.
Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo mengatakan, TNI-Polri serta pemerintahan daerah saat ini sudah secara total menerjunkan seluruh kekuatan personil untuk diterjunkan di lapangan. Namun kalau pelaksanaan di lapangan selama ini kurang maksimal, ini yang akan sangat disayangkan sekali.
“Kalau kita mampu menahan dan menekan angka penyebaran Covid-19, saya yakin kita akan keluar dari PPKM Darurat. Tapi kalau tidak, PPKM ini bisa diperpanjang dan dievaluasi,” ucapnya.
Kapolres Apri juga meminta kecamatan dan kelurahan juga melakukan evaluasi yang sama. “Kumpulkan RT, perangkat RT, unsur kepolisian atau TNI yang ada di sana, untuk sama-sama membahas langkah apa yang harus diperbuat selanjutnya dalam menekan angka penyebaran Covid-19 di wilayahnya,” ujar Apri. (ist)
