Padang, terbetik.com-Terhitung hingga 16 Juli 2021 sebanyak 198.355 orang telah ditindak karena pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) covid-19. Mereka pada umumnya diberikan sanksi sosial dan denda.
Hal ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Hefdi, Minggu (18/7). Pelanggaran itu sesuai dengan peraturan daerah (Perda) No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru.
Dikatakannya, tingginya angka itu menandakan salah satu keseriusan Pemerintah provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam pencegahan dan pengendalian covid 19 diberbagai daerah kabupaten kota se Sumbar.
“Jumla itu menunjukan kita benar-benar serius menangani pandemi ini,”katanya.
Hefdi juga menerangkan berdasarkan data Satpol PP Provinsi Sumbar terhitung tanggal 1 Januari – 16 Juli 2021, dari 198.355 orang, 196.266 orang sanksi sosial, 2.129 orang denda administrasi (Rp.100 ribu perorang), pelaku usaha 2.389 unit dalam 578 penyelenggaraan.
Untuk tiga daerah pelanggaran paling banyak terjadi di Kota Padang dengan angka 456 orang. Kemudian Kota Padang Panjang 575 orang dan Kabupaten Tanah Datar 575 tertinggi teguran tertulis dan denda bagi pelaku usaha.
Sementara sanki kerja sosial banyak diberikan pada 6 daerah. Yakni, Pesisir Selatan 35.085 orang, Padang 25.168 orang, Kota Solok 18.752 orang, Bukittinggi 16.149 orang, Dhamasraya 13.245 orang, Pasaman 13.189 orang dan Tanah Datar 11.862 orang.
Hefdi juga mengatakan, gubernur dan wakil gubernur Sumbar dalam setiap kegiatannya baik dalam kota maupun luar kota selalu memberikan sosialisasi dan menghimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan.
“Disiplin protokol kesehatan sangat penting dalam menghadapi tantangan penyebaran wabah covid-19. Butuh kesadaran secara mandiri dari diri masyarakat untuk melindungi dirinya dari bahaya wabah covid,” ajaknya.
Menurutnya, untuk meningkatkan ketahanan dan imun tubuh taget vaksinasi harus tercapai. Saat ini, antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin sangat tinggi. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan vaksin dibanyak tempat. (ist)
